Ketua DPRD Dukung Pilpanag Tahun 2023, Sastra : Sudah Ketua, Saya Belum Selesai, Bona Uli Harus 2022
Simalungun, Sumut, Fokus24.id-Rapat Badan Aggaran (Banggar) DPRD Simalungun, sejumlah fraksi sepakat menunda Pilpanag (Pemilihan Pangulu Nagori) dilaksanakan tahun 2022.
Diantaranya, Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani yang juga Ketua DPC Partai Golkar, saat rapat banggar, ia terkesan mendukung tahapan pilpanag dilaksanakan tanggal 15 Maret 2023.
"Tetapi apapun waktunya begini, apa boleh buatlah. Artinya tak perlu lagi kita respek ke belakang, begini begono begini, ini adalah kesepakatan. Dan kalau kita sudah sepakat, saya pikir tidak ada yang sulit," kata Ketua DPRD Simalungun, Timbul Jaya Sibarani, Selasa (13/09/2022) sekira jam 14.00 WIB.
Timbul meminta kepada pimpinan rapat, agar memtuskan hasil Rapip dan dilanjutkan pembahasan pada substansi KUA dan PPAS,
"Oleh karena waktu ini tidak lagi memadai, mungkin akan terjadi perubahan jadwal. Oleh karenanya, kami akan melakukan pembahasan dan upaya pencegahan supaya bagaimana ini tetap terlaksana sesuai jadwal dan batasan. Itu mungkin pimpinan." Ujar Timbul seraya mengusulkan melanjutkan pembahasan Bawas.
Seusai memberikan pandangan terkait tahapan Pilpanag, Wakil Ketua DPRD Simalungun, Sastra Sirait, yang juga Ketua DPC Partai Gerindra, sontak bereaksi tidak sepaham lalu secara spontan menanggapi pandangan Timbul Jaya Sibarani,
"Saya ingin meluruskan semua seperti yang disampaikan Ketua DPRD, pembahasan Pilpanag ini bukan hanya berkutat di pembahasan KUA. Sebenarnya ini sudah hasil Rapip (Rapat Pimpinan)." Tegas Sastra Joyo Sirait.
Menurut Sastra, sebelum selesai simulasi ataupun tahapan, tim banggar tidak dapat membahas KUA, karena hal itu telah disepakati pada Rapip,
"Bukan ada niat kita untuk tidak membahas. Saya luruskan ini, seperti yang disampaikan ketua DPRD tadi. Jangan ada pemahaman ini sesuai hasil Rapip. Rapat pimpinan diperluas dengan ketua fraksi, sudah jelas." Tambah Sastra, namun tiba tiba Ketua DPRD menimpali,
"Mohon maaf, pak Sastra, maksud saya berkutat itu." suara Timbul tiba tiba terputus, sebab Sastra tetap melanjutkan perkataannya dengan suara lantang,
"Sudah Ketua, saya belum selesai, itu maksudnya, biar kita sama sama paham, biar saya luruskan. Kesepakatan Rapip, itulah rapat tertinggi disini, itu pemahaman kita," tegas Sastra, lalu mengungkapkan bahwa jauh hari, Esksekutif telah disurati,
"Eksekutif juga yang terlambat menyampaikan. Bukan tidak kita surati, bukan tidak kita sampaikan. Kan begitu. Kalau masalah tergesa gesa, Eksekutif mampu untuk pembahasan masalah Pilpanag. Seperti yang disampaikan pak Badri, esksekutif tidak mampu melaksanakan sesuai dengan perundang undangan." Pungkasnya.
Senada, Bona Uli Aritonang, mengatakan bahwa dalam pelaksanaan Pilpanag Kabupaten Simalungun, jelasnya fraksi Gerindra dari awal sudah mengingatkan, bahwa tahapan pilpanag, sudah harus dilaksanakan,
"Jadi kalau saya lihat, sekarang masalah pembahasan PAPBD ini, seakan akan DPRD ini sandera, sandera, tidak dibahas di PAPBD, gagal Pilpanag. Yang membuat gagal Pilpanag DPRD, karena tidak dibahas di PAPBD. Ini kita seolah olah tersandera terus." Cetus Bona bernada tinggi.
Kemudian, Bona kurang sepaham dengan pendapat Ketua DPRD Simalungun, tentang simulasi tahapan pilpanag, kemudian ia mengajukan pertanyaan kepada Eksekutif,
"Apa yang menjadi alasan pemerintah kabupaten Simalungun tidak melaksanakan Pilpanag tahun 2022, sementara di UU, tentang desa no 6 tahun 2014, jelas dinyatakan harus melaksanakan pemilihan pangulu setiap 6 tahun. Kalau kita lihat ada unsur kesengajaan." Terangnya terkait pelaksanaan Pilpanag mengapa ditunda tahun 2022.
Dilanjutkannya, penundaan pilpanag berdasarkan apa, regulasi apa yang digunakan, sebab kalau melihat PP No 47, pasal 57 tahun 2015, ada tidak kebijakan menteri yang menyatakan pilpanag di Kabupaten Simalungun akan ditunda.
"Jadi jangan kita seolah olah tidak mendukung pilpanag. Kita mendukung pilpanag, mau tahun berapa pun dilaksanakan Pilpanag ini, kita dukung."
"Apa yang menjadi persoalan pilpanag ini ditunda, dan kita akan memohon surat resmi dari Bupati Simalungun dan kapan akan dilaksanakan. Itu saja. Simulasi saja tidak bisa dilakukan, bagaimana kita membangun Simalungun ini ke arah yang lebih baik." Pungkasnya.
