Pemkab Taput Tidak Konsisten, Rapat Paripurna PAPBD di Skorsing
Taput, Sumut, Fokus24.id-Rapat Paripurna DPRD Tapanuli Utara (Taput) tentang penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2024 Selasa, (17/09/2024) di Skors karena pemerintah dianggap tidak konsisten dengan apa yang telah disepakati pada Rapat Badan Anggaran DPRD Taput.
Hal itu disampaikan Parsaoran Siahaan Anggota DPRD dari Fraksi Hanura kepada wartawan, Rabu, 18/09/2024 di Ruang Fraksi Hanura DPRD Taput.
Dijelaskann, Paripurna penetapan PAPBD Taput di Skorsing karena pemerintah dianggap tidak konsisten terhadap apa yang telah disepakati pada kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA PPAS) dalam rapat sebelumnya.
Menurutnya, ada beberapa item yang telah di sepakati dalam KUA PPAS tidak dimasukkan dalam rancangan PAPBD.
Seperti Uji Kompetensi calon pejabat di Taput yang dianggap sangat urgen sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pejabat.
Kenapa uji kompetensi penting, itu mengingat kinerja pemerintah yang belum tercapai termasuk pendapatan asli daerah masih dibawah pendapatannya.
"Kalau tidak ada PAD nya bagaimana kita melakukan tugas kita yang lain ?, Oleh karena itu kami sebagai lembaga pengawasan tidak menyetujui itu dulu" tandasnya
Contohnya Dinas Pertanian tidak tercapai target PAD nya, Dinas PUPR juga, "kan ada alat alat berat kita disitu PAD nya tidak tercapai dan lain lain". Jelasnya.
"Target targetnya belum tercapai jadi untuk apa kita lanjutkan seperti ini kalau tidak mampu disitu, kita ganti supaya target PAD itu tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" imbuh Parsaoran.
Ia menambahkan, pada masa transisi ini pemerintah butuh biaya, misalnya biaya pilkada, biaya PON bahkan akibatnya dapat terganggu yang lain.
"Seperti isu yang kita dengar sampai sekarang ini sertifikasi guru belum dibayarkan triwulan II sekarang sudah triwulan III padahal itu dana dari APBN apa kendalanya, insentif guru sudah ada perbubnya tidak dibayarkan. Nah karena itu secara gamblang dapat kami simpulkan di Tapanuli Utara ini sudah terjadi gali lobang tutup lobang". Tandasnya
Hal senada diungkapkan Frengky Simanjuntak, menurutnya ada beberapa item yang disampaikan yang telah disepakati dalam rekomendasi KUA-PPAS tidak dimasukkan dalam rancangan PAPBD 2024.
"Kami dari fraksi Hanura menilai uji kompetensi menjadi salah satu yang prioritas, apakah pimpinan OPD ini mau kita biarkan" ungkap Frengky Simanjuntak.
Selain itu, adanya lelang pemerintah kepada gereja-gereja di Taput belum terpenuhi dan tidak dimasukkan dalam rancangan PAPBD 2024.
"Daerah kita ini punya slogan kota wisata rohani, tetapi pemerintah tidak membayar lelang gereja sementara hal itu sudah disampaikan pemerintah kepada gereja pada kegiatan di masing masing gereja sebelumnya", ujarnya.
Demikian juga beberapa point rekomendasi komisi-komisi yang telah di sepakati pada KUA PPAS tidak dimasukkan, "itulah alasan pembahasan Ranperda PAPBD akhirnya di skors". Tandasnya
(Patar Lumban Gaol)
