Simalungun, Sumut, Fokus24.id-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta audit proyek penanggulangan bencana alam tanah longsor pada badan jalan kabupaten di Nagori Sinar Baru- Bandar Mariah, Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun yang dikerjakan CV Prima Karya Grup

"Kita minta kepada BPK agar mengaudit proyek penanggulangan bencana karena baru beberapa bulan selesai dikerjakan sudah retak retak." Kata Saragih, Selasa(30/07/2024).

Dia meminta Pemkab simalungun agar tidak membayar proyek yang dikerjakan oleh kontraktor nakal tersebut.

Jika sudah terlanjur dibayar maka Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta turun mengaudit kegiatan itu.

"Lihat aja sendiri gimana pekerjaannya. Kami warga menduga pekerjaan ini tidak sesuai spesifikasi, jangan dibayar atau kalau sudah terlanjur dibayar mesti diaudit,” Harapnya.

Saragih juga menyesalkan proyek yang dikerjakan dengan anggaran cukup besar itu karena kurang mendapat pengawasan dari dinas terkait.

“Itu kegiatan kalau diawasi tentu tidak seperti ini jadinya. Silahkan cek ke Dinas sudah dibayar belum kalau sudah kenapa diterima pekerjaannya, ini ada apa??” tegas dia.

Seorang warga lainnya yang enggan namanya di tulis mengatakan pengerjaan proyek penanggulangan bencana terkesan asal jadi dan tidak sesuai dengan anggaran yang tertulis di RAP.

"Kondisi bangunan sudah mengalami retak retak,"Bebernya.

Hasilnya sungguh mengecewakan masyarakat setempat. Pengerjaan proyek dari anggaran  tahun 2023 itu menelan dana sebesar miliaran rupiah yang dikerjakan oleh CV Prima Karya Group.

“Pekerjaan proyek sangat tidak wajar dan terkesan dikerjakan asal jadi, selain itu bahan pembangunan parit pasangan pun sudah terlihat penuh kejanggalan,”Tuturnya.                                    

Menurutnya, buruknya kualitas pekerjaan proyek tersebut diperkirakan disebabkan selain karena campuran semen tidak sesuai.                                                                             "Pengerjaan proyek tersebut diperkirakan disebabkan selain karena campuran semen tidak sesuai,"Terangnya. 

Dikatakan, pihaknya mendesak pengawas harus turun kelokasi untuk melihat hasil pekerjaan tersebut.      

”Jangan dibiarkan, jadi tidak seperti sekarang jadinya dan untuk dinas terkait turun lah kelapangan karna ini uang rakyat bukan uang nenek moyang,” tandasnya.

Hal senada juga diungkapkan  R Purba mengatakan bahwa pengerjaan proyek penanggulangan bencana asal asalan, diduga pihak kontraktor sudah kongkalikong dengan dinas terkait.

“Pengerjaan proyek bencana ini, kita menduga kualitas proyek tidak akan bertahan lama,” kesal Purba.

Sementara, Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Simalungun Resman Saragih tidak berhasil ditemui di ruangan kerjanya di Jalan Jhon Horailam, Bahapal Raya, Kecamatan Raya,

"Bapak tidak ada di ruangannya. Besok saja datang bang." ucap pria berpakaian ASN.

(jun)