Massa AMTU Minta Bupati, ASN dan Kades Netral Pada Pemilu 2024
Taput, Sumut, Fokus24.id-Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara (AMTU) melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Tapanuli Utara dan Polres Tapanuli Utara, Senin (15/1/2024).
Dalam unjuk rasa tersebut Pimpinan Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, Tulus Nababan meminta Bupati Tapanuli Utara agar menjaga netralitas dan menindak oknum ASN dan oknum Kepala desa yang terlibat dalam kontestasi politik 2024.
Disamping itu juga mereka meminta kepada Bupati Tapanuli Utara agar menindak oknum ASN yang diduga mempunyai 2 istri dan juga oknum ASN yang diduga melakukan perbuatan mesum.
Serta meminta transparansi Bupati untuk mempublikasikan penggunaaan dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan defisit anggaran yang dialami pemkab Taput, karena ini adalah utang dan yang membayarnya adalah rakyat melalui pajak dari seluruh rakyat Taput, kami ingin tahu apa dan bagaimana penggunaan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Taput.
"Bupati Tapanuli Utara diakhir masa jabatannya, harus mencerminkan sikap kepemimpinan yang baik. Jangan ada pola perbedaan antara yang melakukan unjuk rasa yang pro maupun yang kontra. Bupati harus hadir dan menyampaikan statemen jika Pemerintah Tapanuli Utara beserta dengan para ASN, Kepala Desa dan P3K harus netral dalam Pemilu 2024," ungkapnya.
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan tidak menemui Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara. Bupati di wakili oleh Asisten 2 Binhot Aritonang.
Dalam kesempatan itu, Binhot mengatakan semua aspirasi yang disampaikan agar dilaporkan ke penegak hukum.
"Negara kita negara hukum. Apa yang disampaikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, sebaiknya dilaporkan ke Bawaslu, KPU, Gakumdu dan Penegak Hukum," tandasnya.
Setelah menerima jawaban dari Binhot Aritonang, Tulus Nababan menegaskan, jika pihaknya paham akan hal ini. Namun, Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, menginginkan pihak Pemkab Taput mengeluarkan statemen secara terbuka, jika Pemkab Taput beserta seluruh ASN, kepala Desa dan P3K netral dalam Pemilu 2024.
Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara seketika itu, langsung melanjutkan unjuk rasa nya ke Polres Tapanuli Utara.
Di Polres Taput, Aiptu W. Baringbing selaku Kasi Humas menyampaikan agar Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara mengutus perwakilannya untuk bertemu dengan Kapolres Taput, AKBP Ernis Sitinjak.
Dalam pertemuan itu, Pimpinan Aksi Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara, Tulus Nababan menyampaikan beberapa dokumen terkait dugaan korupsi Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
"kami berharap agar apa yang kami sampaikan dapat ditindak lanjuti Polres Taput, sesuai aturan hukum yang berlaku," ungkapnya.
Kapolres Taput, AKBP Ernis sitinjak mengatakan pihaknya akan koordinasi terlebih dahulu kepada pimpinannya, sembari mempelajari dokumen yang diberikan Aliansi Masyarakat Tapanuli Utara.
"Kita akan tindak lanjuti, sesuai aturan hukum yang berlaku" tegasnya.
(Patar Lumban Gaol)
