Simalungun, Sumut, Fokus24.id-Pengerjaan rekonstruksi jalan di Huta III Nagori Dolok Malela Kecamatan Gunung Malela diketahui pokir anggota DPRD Simalungun Jaminta Purba berasal dari APBD 2023 yang dikucurkan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) diperkirakan bertahan 6 bulan,

"Pastinya pekerjaan ini tidak berkualitas. Dipastikan bertahan 6 bulan sebab permukaan jalan bergelombang. Harusnya permukaan rata agar tidak menyimpan air. Kalau turun hujan pasti air menggenang." ujar mengaku Hendra (47) warga Dolok Malela di lokasi proyek.

Saat dikerjakan, sambungnya material batu split ukuran 3-5 mm langsung dihampar lalu disiram aspal. Selanjutnya, lapisan teratas, kontraktor kembali menghampar pasir,

"Pertanyaan kami aspal. Penggunaanya tidak sesuai standar PU. Keuntungan pemborong terlalu banyak, tetapi pekerjaan jalan ini tidak berkualitas." cetusnya sehingga kontraktor meraup keuntungan minimal 25 juta setelah dipotong 35% dari pagu Rp198.944.000.

Parahnya, selama pekerjaan, oknum anggota DPRD Simalungun selaku pemilik pokir tidak pernah mengecek kualitas bangunan di lokasi pengerjaan.

Mirisnya, Pemkab Simalungun melalui Dinas PUTR juga tidak pernah melakukan pengawasan. Alhasil kontraktor mengerjakan sesuka hati tanpa mementingkan kepentingan masyakarat sekitar,

"Di lokasi pengerjaan tak pernah terlihat oknum anggota DPRD dan PPK ataupun PPTK Dinas PUTR Simalungun. " ujar Tiar (59) mengaku warga sekitar.

Juntak selaku kontraktor saat dikonfirmasi mengaku proyek jalan lapen yang dia kerjakan terbagus dan menjadi sejarah di Kecamatan Gunung Malela sebab selama ini belum pernah ada kontrkator mengerjakan sesuai spesifikasi,

"Bisa Lae tanya, proyek jalan kita lah paling bagus selama ada pengerjaan lapen di Kecamatan Gunung Malela. Belum pernah ada kontraktor seperti saya." ungkapnya saat ditanya mengapa jalan lapen yang baru 3 hari selesai dikerjakan sudah terkelupas namun jawabannya tidak sesuai dengan fakta di lokasi pengerjaan.

Saat hujan turun, mengapa pekerja nekad menyiram aspal sehingga batu split yang dihampar tidak merekat dan mudah terkelupas, Juntak tidak mau menjawab.

Ditanya saat pengerjaan, berapa drum aspal yang digunakan dan alat untuk menyiram cairan panas berapa standar lebar lobang, karena sangat mempengaruhi penggunaan aspal, Juntak tak mau menjawab.

Kembali ditanya berapa standar keuntungan kontraktor seperti pekerjaan yang dia kerjakan, jika dilihat di lokasi keuntungan Juntak mencapai 30 persen dari nilai pagu setelah dipotong 35 persen, Juntak tak juga mau menjawab.

Jaminta Purba selaku anggota DPRD Simalungun dan pemilik Pokir saat ditanya melalui pesan whatsapp tentang proyek lapen apakah benar aspirasnya, pria bertubuh tinggi tegap tersebut tidak mau membalas pesan WhatsApp yang dikirim ke androidnya.

Kadis PUTR Simalungun Hotbinson Damanik  hingga kini belum berhasil dikonfirmasi di sekitar ruangan kerjanya terkait spesifikasi proyek jalan lapen di Nagori Dolok Malela dan berapa standar keuntungan pemborong.

(Bahtiar)