Simalungun, Fokus24.id

Selama 4 tahun berturut turut, pengalokasian dana desa sebesar Rp 2.8 miliar untuk Bumnag di Nagori Bah Butong I Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun dipertanyakan, Jumat (26/11/2021) sekira jam 16.00 wib.

Salah satu diantaranya, Bumnag pembelian 13 unit sepeda motor roda empat dengan nilai beli per unit seharga Rp 22.000.000. Pembelian unit tersebut berasal dari Dana Desa tahun 2020,

"Sebagai masyarakat, kami bertanya kepada pak pangulu, Kabid Pemberdayaan DPMPN, Pendamping Desa, mengapa hanya 9 unit sepeda motor roda empat yang terlihat,"

"Setahu kami, ada 13 unit kemarin dianggarkan dari Dana Desa. Empat unit lagi kemana barangnya. Kalau ditotal, uang negara yang dikucurkan untuk membeli septor sebesar Rp286 juta." Ungkap mengaku bernama Yoni (47) warga Nagori Bah Butong I.

Kemudian terungkap juga, barang Bumnag selama empat (4) tahun berturut turut, seperti peralatan musik, masak memasak dan mesin jahit tidak diketahui keberadaannya,

"Barang bumnag lima tahun berturut turut juga tidak pernah diperlihatkan kepada masyarakat, apakah hilang atau masih ada." Timpal rekannya, Andi (42) juga mengaku warga Nagori Bah Butong I.

Terkait pengelolaan Bumnag di Nagori Bah Butong I sejak tahun 2017 hingga 2021, ditemukan dugaan kejanggalan, berujung masyarakat menilai kinerja Pangulu, DPMPN dan Pendamping Desa tidak bersinergi,

"Kurangnya sinergi antara DPMPN dan Pendamping Desa, berbuntut suka suka pangulu mengelola dana desa. Apapun ceritanya, mereka yang bertanggungjawab atas Dana Desa program Bumnag,"

"Sebab, suksesnya perencanaan pembangunan desa untuk Nagori Bah Butong I, berada di tangan DPMPN, Pangulu dan Pendamping Desa." Imbuh Amin (49) juga mengaku warga setempat bernada tegas.

Tentang pengelolaan Dana Desa selama empat (4) tahun di Nagori Bah Butong I, Amran selaku Pangulu belum berhasil dimintai keterangannya, dimana keberadaan barang Bumnag tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020.

Untuk diketahui, Nagori Bah Butong I seutuhnya berada diatas lahan perkebunan PTPN IV, dipastikan bangunan infrastruktur tidak ada. (*)