Simalungun, Fokus24.id-Terkait sejumlah Buruh Harian Lepas (BHL) Kebun Teh PTPN IV unit Bahbutong belum terdaftar dan memiliki BPJS Kesehatan, Silalahi (53) selaku tokoh masyarakat dan mantan Pangulu Nagori Tobasari kembali mempertanyakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) anggota DPRD Simalungun Komisi IV beberapa waktu lalu di Kantor Management Kebun Teh PTPN IV Sidamanik.

"Mereka para wakil rakyat Simalungun harus berpihak nasib masyarakat kecil. Saya selaku tokoh masyarakat disini sangat prihatin terhadap karyawan BHL disini karena mereka telah bekerja dari pagi sampai sore, tetapi mereka tidak didaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan." Ujar Silalahi kepada Fokus24.id, Selasa (22/02/2022) jam 16.00 WIB.

Kembali ia mengulang mempertanyakan secara tegas bagaimana hasil akhir dari kegiatan RDP beberapa waktu lalu, jangan sampai dinila cuap cuap, namun harus dibuktikan dengan tindakan nyata,

"Menurut saya jangan hanya cuap cuap saja RDP kemarin itu, tetapi harus ada tindakan nyata dari para wakil rakyat." tegas Silalahi

Sebelumnya, Kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut diwakili puluhan karyawan BHL, dan turut hadir Camat Sidamanik Juli Simarmata, Kadis Tenaga Kerja(Kadisnaker) Riando Purba, Manager Kebun Teh PTPN IV Hwin Dwi Putra, SDM umum Rafi, Askep Heri, staf Kebun Teh PTPN IV bersama Ketua SPBUN Supriono, serta beberapa para vendor.

Sedangkan anggota DPRD Simalungun Komisi IV yang hadir, Ketua Komisi IV Binton Tindaon Fraksi Golkar, Jaser Parade Gultom fraksi PDIP, Bernard Damanik fraksi Nasdem dan Duarsa fraksi Gerindra.

Anggota DPRD Simalungun yang mendengar langsung jeritan hati para karyawan BHL Kebun Teh ini langsung tersentak dan kaget dimana puluhan perwakilan karyawan BHL ini mengaku belum terdaftar dan memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Mereka melaporkan kepada anggota DPRD Simalungun selama bekerja sebagai karyawan BHL dikebun, belum ada BPJS Kesehatan.

"Padahal pekerjaan yang kami lakukan penuh resiko untuk keselamatan kami pak cetus salah satu karyawan BHL bermarga Nainggolan,

"Tolong kami pak, karena sampai saat ini kami tidak tahu bagaimana caranya mengurus BPJS Kesehatan" ungkap Nainggolan dihadapan para anggota DPRD Simalungun,  Kadisnaker mewakili Bupati Simalungun dan para undangan yang hadir, di gedung Mess jalan raya Sidamanik beberapa waktu lalu.

Mendengar keluhan karyawan BHL PTPN IV unit Bahbutong, Ketua Komisi IV Binton Tindaon langsung meminta pihak management dan SDM Umum agar segera mendaftarkan para karyawan BHL,

"Ini segera didaftar menjadi peserta BPJS Kesehatan. Jika ini tidak segera ditanggapi pihak management Kebun Teh PTPN IV, maka kasus ini akan saya bawa kepihak direksi Kebun PTPN IV. Ini tidak boleh dibiarkan karena setiap karyawan BHL itu harus sudah didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan karena itu sudah diatur Undang undang." tegas Binton kepada Fokus24.id.

Sementara itu, Jaser Parada Gultom kembali mengatakan agar pihak management Kebun Teh membuka hati nuraninya karena karyawan adalah ujung tombak perusahaan milik Negara.

"Sudah saatnya pihak management membuka mata untuk melakukan langkah langkah bagaimana caranya agar para karyawan ini segera memiliki BPJS Kesehatan. Tanpa karyawan ini, maka perusahaan tidak berhasil." kata Jaser Parada Gultom kepada Heri Askep Kebun Teh PTPN IV yang masih mengikuti RDP saat itu.

Kadisnaker Riando Purba juga meminta agar nama nama karyawan BHL segera dilaporkan ke pihak Kebun dan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk bekerjasama mengurus BPJS, 

"Saya akan memediasi antara pihak Kebun dan Vendor untuk segera mencari solusi bagaimana penyelesaian permasalahan di kebun Teh PTPN IV milik Negara ini," ungkapnya.

Kemudian, terkait RDP tersebut, salah satu karyawan BHL marga Sianturi ditemui usai rapat mengatakan agar keluhan yang mereka sampaikan kepada para wakil rakyat dan Kadisnaker kiranya segera direspon,

"Saya berharap keluhan kami ini segera ditanggapi mengingat kami ini memiliki keluarga yang harus di nafkahi. Saya mewakili teman teman disini meminta keselamatan kerja kami agar diperhatikan pihak kebun kata Sianturi mengaku memiliki istri sedang hamil." Ucap Sianturi.

Seusai acara Rapat Dengar Pendapat, para karyawan foto bersama dengan anggota DPRD Simalungun, Komisi IV, Kadisnaker, Camat Sidamanik, Management Kebun, mewakili vendor dan ketua SPBUN.

(Red/Hasudungan Purba)