Toba, Fokus24.id-Pelaku aksi jalan kaki Agustus Tahun 2021 lalu dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara ke Istana Negara Jakarta, Togu Simorangkir bersama Tim-11 menagih janji Presiden Joko Widodo memperbaiki kerusakan lingkungan dan penyelesaian berbagai sengketa tanah adat di Kawasan Danau Toba.

Pertemuan kami bersama Tim-11 dengan Presiden Joko Widodo tepatnya pada bulan Agustus tahun lalu untuk menyelesaikan keluhan masyarakat di Kabupaten Toba hingga saat ini belum terealisasi secara tepat,"ujar Togu Simorangkir saat konferensi pers di Aquino Café, Lumban Silintong, Balige, Kabupaten Toba, Senin (24/1/2022).

Lanjut dia mengatakan, janji yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo memperbaiki kerusakan lingkungan di Kawasan Danau Toba, ditambah penyelesaian sengketa tanah di 15 lahan tanah adat.

"Karena janji yang disampaikan oleh Presiden tidak ditepati, maka hari ini melalui konferensi pers Tim-11 menagih janji yang sudah disampaikan,"

"Sebab masyarakat adat sudah menunggu kehadiran Presiden dan mempersiapkan berbagai jenis bibit pohon untuk perbaikan kerusakan lingkungan hidup,"lanjutnya.

Masih kata Togu Simorangkir, sengketa lahan adat di 15 titik lokasi semestinya secepatnya disikapi oleh Presiden karena memiliki kekuatan sesuai tugas dan fungsi termasuk Polri dan Menteri-nya.

"Intinya, tuntutan kami untuk menutup PT. TPL harusnya dilakukan secepatnya, karena sudah banyak melakukan kesalahan dan menyakiti masyarakat adat,"ucapnya.

Menurut Togu Simorangkir,aksi jalan kaki dari Toba ke Istana dilakukan untuk menarik perhatian untuk menyelamatkan daerahnya dari tangan-tangan perampas hak masyarakat adat.

"Ada apa rencana kehadiran Presiden Joko Widodo ke Toba mendadak ditunda,"tanya Togu Simorangkir.

Ketua LSM KSPPM, Delima Silalahi menyampaikan pemerintah tidak serius menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi di Kawasan Danau Toba.

"Presiden menyampaikan kepada Tim-11 untuk mempelajari tuntutan yang disampaikan, diantaranya menyelesaikan kerusakan lingkungan hidup dan menutup PT TPL,"

"Kalaupun ada kendala harusnya membuka secara transparan ke public, sehingga masyarakat adat tidak beropini tidak percaya kepada pemerintah,"katanya.

Tampak hadir dalam konferensi pers yang tergabung di Tim-11, Ketua Masyarakat Adat Se-Kawasan Tapanuli, Benget Sibuea, Komunitas Masyarakat Adat Napinggir, Sahala Pasaribu, Roganda Simajuntak, Walsa Tampubolon sebagai moderator dipimpin oleh Roky Pasaribu.

Sebelum mengakhiri pertemuan, masyarakat adat melakukan ritual layaknya permohonan kepada roh-roh leluhur dalam mempertahankan tanah adat mereka.

(Christian)