Taput, Sumut, Fokus24.id-Calon Bupati Tapanuli Utara, DR Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat atau JTP menegaskan tidak akan memecat pegawai pemerintahan P3K. 

"Keliru itu, tidak dipecat, justru bila terpilih akan diperpanjang masa tugasnya. Itu tugas saya dan tanggung jawab saya" kata JTP dengan tegas, Kamis (05/09/2024) di Pujasera Tarutung.

P3K program pemerintah pusat. Artinya pemerintah menampung honor-honor karena sesuai regulasi yang berlaku.

"Pastinya P3K pemerintah pusat menampung honor yang ada selama ini yang menurut pemerintah sudah mengabdi kepada negara" ujar JTP.

Ditanya bagaimana nanti kalau JTP menjadi Bupati, apakah P3K akan diganti?

"Tidak, itu sudah putusan pemerintah. Keputusan pemerintah akan kita kawal. Yang memang harus kita kawal" ucap JTP kembali dengan tegas.

Diakui JTP, penggajian P3K memang menjadi beban persoalan terkait dengan postur APBD Taput sebab penggajian hampir 3000 tenaga P3K dengan tunjangan gaji mencapai 3,3 juta atau mencapai 120 miliar ditampung APBD.

“Dsinilah kepiawaian seorang Bupati. Dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus) akan lebih mudah melakukan komunikasi politik dengan pemerintah pusat. Berbicara politik itu tidak lepas dari berbicara kesejahteraan tidak terlepas dari berbicara anggaran.” ujarnya.

JTP juga mengatakan mengapa dirinya mengambil banyak partai agar lebih mudah membangun komunikasi  politik dengan partai Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat termasuk legislatif DPR RI.

"Saya kan sudah 5 tahun menjadi anggota DPRD Sumut artinya saya sudah pernah dibanggar. Saya tahu persis bagaimana mengambil anggaran-anggaran itu untuk turun sampai ke kabupaten kota dan saya pernah mengalaminya," ujar JTP sembari menginformasikan bahwa  semua P3K yang tertampung saat ini akan ada sebagian diperpanjang di bulan November 2024.

(Patar Lumban Gaol)