Dana Desa 2023, Tidak Semua Pangulu di Simalungun Mendukung Program Kejari dan Polres
Simalungun, Sumut, Fokus24.id-Sejumlah pangulu Nagori (kepala desa) di Kabupaten Simalungun ada yang mendukung program Kejari (Kejaksaan Negeri) Simalungun namun sebagian tidak mendukung program Polres Simalungun.
"Kami mendukung program Kejari yaitu Nadarkum (Nagori Sadar Hukum)." ungkap Pangulu tak ingin namanya ditulis dalam pemberitaan, Kamis (29/02/2024) sekira jam 11.00 WIB.
Sementara Program Kapolres sambungnya tidak mereka lakukan karena tidak tepat sasaran sesuai yang dibutuhkan masyarakat,
"Kesepakatan kami begitu di kecamatan ini bang. Tetapi di kecamatan lain ada yang mendukung program polres simalungun."imbuhnya.
Ditanya apa program polres simalungun dan mengapa seluruh pangulu tidak mau melaksanakan, pria yang baru dilantik beberapa bulan lalu ini menjawab harga barang yang ditawarkan terlalu mahal,
"Mahal kali harganya. Hampir 13 juta satu unit. Kalau Nadarkum hanya 7 jutaan. Jadi hemat 5 jutaan." ungkapnya tanpa menjelaskan program yang ditawarkan.
Terpisah, pengakuan pangulu yang juga tidak mau namanya dituliskan mengatakan jika pihaknya pada tahun 2023 lebih memilih program Polres Simalungun daripada kejari,
"Kami lebih senang dengan program Polres bang. Karena seluruh dana desa kami jadi transparan melalui papan informasi. Meskipun harganya cukup mahal, tetapi sangat membantu." ujarnya mengakui bahwa ada 8 Pangulu Nagori yang mendukung program Polres Simalungun.
Informasi yang ia ketahui lanjutnya, saat ini yang melaksanakan program Kejari dan Polres berjumlah 200 Nagori di Kabupaten Simalungun.
"Kira kira seratus pangulu mendukung program polres. Seratus pangulu lainnya mendukung program Kejari." Cetusnya.
Seluruh dana untuk program Polres dan Kejari tersebut berasal dari Dana Desa tahun anggaran 2023,
"Program papan informasi ini berasal dari Dana Desa tahun 2023. Sama halnya program Nadarkum di kecamatan lain. Tahun lalu juga dilaksanakan." jawabnya.
Informasi yang diperoleh dari sejumlah pangulu bahwa Polres dan Kejari mempunyai program, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagori (DPMPN) Simalungun Sarimuda Purba belum berhasil dikonfirmasi.
(Bahtiar)
